HUKUM PERJANJIAN (HUKUM KONTRAK) - Kantor Hukum Pengacara Purwokerto (Banyumas)

HUKUM PERJANJIAN (HUKUM KONgrzebień do otwierania zamków cazadora estilo motero hombre stetson straw cowboy hats nike survetement ισοθερμικο μπλουζακι stok hp 5230 patrone Switzerland florida state jersey mug bedrucken amazon florida state jersey une sneaker hypervenom nike acc ua old skool fahrrad shop fernitz cochecitos jane westerm kalap

tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang
kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian
yang mempunyai akibat hukum yang mengikat disamakan dengan perjanjian.
Perjanjian tanpa akibat hukum bukanlah suatu kontrak. Dasar untuk menentukan
apakah suatu kontrak mempunyai akibat hukum yang mengikat atau hanya
merupakan suatu kontrak yang berkonsekuensi moral timbul dari kehendak dasar
para pihak yang berkontrak.
Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang
mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
perjanjian yang sah. Hukum kontrak Indonesia tetap menggunakan ketentuan
pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata. Buku
III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan
perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, berlakunya dan bentuk
perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, ia memiliki hak untuk
membuat kontrak sipil dan non-sipil. Ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1)
KUH , yang menyatakan: “Semua yang secara sah masuk ke dalam kontrak diatur
oleh hukum mereka yang masuk ke dalamnya.”
Mendengar kata kontrak, sekilas kita langsung berpikir bahwa itu adalah
perjanjian tertulis. Dengan kata lain, kesepakatan dianggap dalam arti sempit
kesepakatan. Dalam arti luas, kontrak adalah perjanjian yang mengatur hubungan
antara dua pihak atau lebih. Dua orang yang bersumpah untuk menikah satu sama
lain masuk ke dalam kontrak pernikahan; Seseorang yang memilih makanan di
pasar membuat kontrak untuk membeli sejumlah tertentu dari makanan itu.
Kontrak tidak lain adalah kontrak itu sendiri (kontrak yang mengikat tentunya).
Dalam hukum kontrak Indonesia yang masih menggunakan acuan hukum dari
bekas pemerintahan kolonial belanda, kontrak yaitu Burgerlijk Wetboek (BW)
disebut overeenkomst, yang dalam bahasa Indonesia berarti kontrak. Salah satu
alasan mengapa banyak kontrak yang dibuat tidak selalu dapat disamakan dengan
kontrak adalah karena kontrak menurut pasal 1313 KUH tidak mengandung kata
“kontrak tertulis”. Konsep perjanjian dalam pasal 1313 KUH hanya menyebutkan
suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu
orang atau lebih.

Hukum Perjanjian
Hukum Perjanjian

B. Pengertian Hukum Perjanjian Menurut Para Ahli

C. Syarat Sah Hukum Perjanjian

Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak berarti kebebasan yang
tidak terbatas (mutlak). Setiap pihak yang memulai sebuah perjanjian harus
mematuhi persyaratan kontrak yang sah. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur
4 syarat sah dalam hukum perjanjian yaitu:

Kesepakatan kontrak mengandung arti bahwa kehendak para pihak yang
membuat kesepakatan adalah konsisten, sehingga tidak boleh ada paksaan,
penguasaan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog) dalam pelaksanaan
kesepakatan. Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian

mengandaikan bahwa para pihak dalam perjanjian itu harus dewasa, sehat jasmani
dan cakap hukum. Menurut Pasal 1330 BW juncto Pasal 47 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 , seseorang dianggap sudah dewasa, yaitu. dia berusia 18
tahun atau sudah menikah. Jika seseorang yang belum cukup umur ingin membuat
perjanjian, dia atau walinya yang sah dapat mewakilinya. Sedangkan orang yang
dinyatakan sehat jiwanya tidak dikenakan perwalian menurut Pasal 1330 dan
Pasal 433 BW.
Penyandang disabilitas intelektual dapat diwakili oleh pengawas atau
walinya. Sebaliknya, orang yang tidak dilarang oleh undang-undang berarti orang
tersebut tidak pailit dalam arti Pasal 1330 BW Kitab Undang-Undang Kepailitan.
Ada hal khusus yang terkait dengan subjek kontrak, yang berarti bahwa subjek
kontrak harus jelas, berbeda dan terukur sifat dan jumlahnya, diperbolehkan oleh
undang-undang dan dalam batas-batas para pihak. Alasan hukum berarti bahwa
kontrak yang bersangkutan harus dibuat dengan itikad baik. Menurut Pasal 1335
BW, kontrak yang dibuat tanpa alasan adalah tidak efektif. Dalam hal ini
alasannya adalah tujuan akad. Kesepakatan para pihak dan yurisdiksi para pihak
merupakan syarat sahnya kesepakatan subyektif. Jika tidak dipenuhi, akad dapat
dibatalkan, yaitu selama para pihak tidak memutuskan kontrak, maka kontrak
tersebut sah. Hal tertentu dan alasan halal merupakan syarat sahnya suatu kontrak
substantif. Jika tidak dipenuhi maka akad batal, yaitu dianggap sejak semula tidak
pernah ada akad.
Kenyataannya, banyak kontrak yang tidak memenuhi syarat sahnya kontrak secara
umum, misalnya unsur kontraktual dilaksanakan dengan cara yang berbeda
dengan kehendak para pihak dalam kontrak.Saat itu dibuat kontrak-kontrak yang
isinya hanya kehendak pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut perjanjian baku.

D. Asas Dalam Hukum Perjanjian

Diketahui setidaknya ada 12 (dua belas) asas-asas aturan dalam sebuah
hukum perjanjian, antara lain:

E. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian yang
mengikat dan perjanjian yang tidak mengikat.
Perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk
menyerahkan atau membayar sesuatu. Ada empat jenis perjanjian yang mengikat:
a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebani pihak lain.
Sebaliknya, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani
kinerja kedua belah pihak.
b. Perjanjian bebas dan Perjanjian beban
Perjanjian bebas adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan
keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima keuntungan apa pun untuk
dirinya sendiri. Sedangkan perjanjian beban adalah perjanjian yang
menuntut kinerja oleh masing-masing pihak.
c. Perjanjian konsensual, perjanjian aktual dan perjanjian resmi
Perjanjian konsensual, adalah perjanjian yang mengikat setelah kedua
belah pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian aktual adalah perjanjian
yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga penyerahan objek
atau objek dari kontrak. Perjanjian resmi adalah perjanjian yang tunduk
pada formalitas tertentu, dalam hal ini menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. Perjanjian bernama, Perjanjian anonim, dan Perjanjian campuran
Perjanjian yang ditandai dengan nama diatur tersendiri oleh undang-
undang. Perjanjian anonim adalah perjanjian yang tidak diatur secara
khusus oleh undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah
perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian yang
bernama.
e. Sedangkan perjanjian tidak mengikat adalah perjanjian yang tidak
mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, dan
terbagi menjadi empat:

Peraturan Penggunaan Materai

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Materai, poin b dan c menjelaskan bagaimana penggunaan materai saat ini yang
minimal digunakan Rp9.000.
“b. Materai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan peraturan
pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai
dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai
berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa
pun.
c. Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea
Materai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksusd dalam
huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Materai tempel yang
dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu
rupiah). “
Sedangkan rincian dokumen yang terkena bea meterai Rp. 10.000 Merujuk pada
UU Nomor 10 Tahun 2020, bea materai Rp 10.000 dikenakan atas beberapa
dokumen yang meliputi:
1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang
sejenis, beserta rangkapnya;
2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak
berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang,
salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang;
atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah
dilunasi atau diperhitungkan;
8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Fungsi Meterai
Bea meterai adalah pajak atas dokumen, yaitu sesuatu yang ditulis atau tulisan,
dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai
alat bukti atau keterangan.Adapun, meterai sendiri adalah label atau carik dalam
bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan
mengandung pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk membayar
pajak atas dokumen.

Selalu terhubung dengan pengacara pribadi anda melalui media sosial

Youtube : Junian Lyfe

Facebook : Pengacara Purwokerto

Linkdeln : https://www.linkedin.com/in/pengacara-purwokerto-951977211

Instagram : advokat.pengacara.purwokerto

Aboutme : https://about.me/pengacarabanyumas

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments